BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM

BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI PERJANJIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Teori Negara Hukum
Istilah rechtsstaat yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Pemikiran Negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Menurut Aristoteles,yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan:
“Constitutional rule in a state is closely connected,also with the requestion whether is better to be rulled by the best men or the best law, since a goverment in accordinace with law,accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunate neceesity”.

Artinya “bahwa aturan konstutitusional dalam suatu Negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum”. Oleh sebab itu, supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda Negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak.
Aristoteles mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi. Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintahan berkonstitusi yanga dilaksanakan atas kehendak rakyat. Pemikiran tersebut merupakan pengertian Negara hukum yang dikenal sampai sekarang dan dipraktikkan oleh semua Negara yang mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara hukum.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan “The Rule of Law”. Menurut A.V. Dicey prinsip “rule of law” yang berkembang di negara-negara penganut demokrasi dan nomokrasi, berkembang menjadi ” Government of Law, and not of Man” artinya yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang.
Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang dikenal dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga unsur penting dalamsetiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of Laws”, yaitu:
1. Supremacy of Law (supremasi dari hukum), yang berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum).

2. Equality before the Law (persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang).

3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.

Menurut J.B.J.M Ten Berge prinsip-prinsip Negara hukum tersebut sebagai berikut:
Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Undang-Undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang-Undang tertulis (undang- undang formal).
Perlindungan hak-hak asasi.

Pemerintah terikat pada hukum.
Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakan, ketika hukum itu dilangar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seorang yang melangar hukum melalui sistem peradilan Negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.
Sedangkan dengan rumusan yang hampir sama, H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip rechsstaat berikut ini:
Pemerintah berdasar pada Undang-Undang; pemerintah hanya memiliki kewenagan yang diberikan secara tegas diberikan oleh UUD atau dengan UU lainya.
Hak-hak asasi; terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.
Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.

Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Selain pendapat tersebut, terdapat beberapa ahli hukum Indonesia yang merumuskan pengertian negara hukum. Menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu:
1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:
Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
Prinsip musyawarah;
Prinsip keadilan;
Prinsip persamaan;
Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
Prinsip peradilan yang bebas;
Prinsip perdamaian;
Prinsip kesejahteraan;
Prinsip ketaatan rakyat.

Di Indonesia arti negara hukum diambil dari istilah rechststaat. Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak dideklarasikan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Meskipun dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan istilah negara hukum tetapi terdapat beberapa kalimat dalam Penjelasan yang berupa penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Selain itu, ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain: Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Adanya lembaga-lembaga negara menunjukkan adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Paradigma ketatanegaraan yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, setelah perubahan UUD 1945 secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, kedua pasal ini menegaskan bahwa demokrasi sebagai paradigma tidak berdiri sendiri, melainkan dikawal dan didasarkan pada nilai hukum, sehingga produk-produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum.
Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada sebelas prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni:
Adanya jaminan persamaaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan/pluralitas;
Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu;
Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap HAM;
Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
Adanya lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
Adanya mekanisme judicial review oleh lembaga peradilan terhadap normanorma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif;
Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip diatas; dan
Adanya pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Teori Perlindungan Hukum
Mengenai teori perlindungan hukum, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian teori perlindungan hukum, antara lain Fitzgerald, Phillipus M Hanjon, dan Satjipto Raharjo.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Meningkatnya perlindungan hukum kepada masyarakat pasti akan sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan semakin berkembangnya perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya akan menguatkan tuntutan untuk segera mewujudkan sistem hukum nasional Indonesia yang bukan hanya mewadahi nilai-nilai sosial dan aturan berperilaku, tetapi juga merupakan suatu alat untuk menggerakkan dan mengarahkan dinamika sosial untuk mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, upaya-upaya perlindungan hukum di Indonesia harus terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan hukum, pembangunan materi hukum, perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum, dan sebagainya. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.
Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melakukan pembaharuan hukum menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial menjadi peraturan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia dan mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pembaharuan yang tidak lain untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.
Di sisi lain, perundang-undangan yang baru harus mampu mengisi kekurangan atau kekosongan hukum sebagai pengarah dari perkembangan lingkungan strategis yang sangat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi, baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat internasional, yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan sehingga nantinya produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi perkembangan zaman.
Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapat menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan. Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum terkait dengan tulisan ini, dapat diuraikan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan perlindungan, harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
Oleh karena itu berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan maka Pemerintah melakukan perlindungan dengan mengundangkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39. Hal ini dilakukan karena beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagian merupakan produk kolonial yang menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Adapapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 Nomor 8);
Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
Ordonansi tentang Pemulangan Pekerja yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Ketenagakerjaan antara Serikat Pekerja dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO) yang turut diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu:
Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).

Menghadapi kompleksitas yang dihadapi Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan, kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain:
Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Lampiran
Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Sembilan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasaana dan Sarana Kepemudaan
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Pelaksanaan Pasal 107 (4) UU No. 13 Tahun 2003)
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (pelaksana Pasal 107 ayat 4 UU No. 13 tahun 2003)
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Teori Perjanjian
Hukum mengenai Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
Menurut Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam kamus istilah aneka hukum pengertian perjanjian adalah “persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak utuk melaksanakan sesuatu. Kalau di adakan tertulis, juga dinamakan kontrak”.
Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru setiap perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi di atas, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perumusan ini erat hubungannya syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:
Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri.
Artinya bahwa perjanjian itu haruslah merupakan kesepkatan dari para pihak yang membuatya. Perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah batal.

Kecakapan Membuat Perjanjian.
Dalam Pasal 330 KUH Perdata tercantum bahwa seseorang telah cakap hukum (dewasa) apabila telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun..

Suatu Hal Tertentu.
Objek dari suatu perjanjian haruslah ada, menurut Pasal 1333 KUH Perdata, yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

Suatu Sebab yang Halal.
Artinya bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain. Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
Perjanjian kerja dapat diartikan dalam berbagai pengertian. Pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601a KUH Perdata, mengenai perjanjian kerja, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Menurut Kosidin, pembagian perjanjian menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah:
1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah;
2. Perjanjian Kerja, yaitu perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian dimana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain; dan
3. Perjanjian Pemborongan Kerja, yaitu suatu perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dimana pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan.

Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa prinsip yang menonjol dalam suatu perjanjian kerja adalah adanya keterikatan seseorang (pekerja/buruh) kepada orang lain (pengusaha) untuk bekerja di bawah perintah dengan menerima upah. Jadi, bila seseorang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerja, berarti ia secara pribadi harus bersedia bekerja dibawah perintah orang lain. Dengan demikian, agar dapat disebut perjanjian kerja harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
Ada orang di bawah pimpinan orang lain
Adanya unsur perintah disebabkan oleh adanya perintah dari orang lain dalam hubungan perjanjian kerja. Di dalam perjanjian kerja, unsur perintah ini memegang peranan yang pokok sebab tanpa adanya unsur perintah, hal itu bukan perjanjian kerja.

Melakukan pekerjaan
Di dalam melakukan pekerjaan, yang tersangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah dipandang sebagai timbal balik dari sisi ekonomis.

Adanya Upah
Upah menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Ketenagakerajaan Tahun 2003 adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh atau dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun ketidakberhasilan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “law enforcement” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “the rule of law” versus “the rule of just law” atau dalam istilah “the rule of law and not of man” versus istilah “the rule by law” yang berarti “the rule of man by law”. Dalam istilah “the rule of law” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “the rule of just law”. Dalam istilah “the rule of law and not of man”dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “the rule by law” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:
Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor
Sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat,
Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yangmerefleksi dalam perilaku masyarakat.
Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tenaga kerja merupakan bagian dari penyelenggara pembangunan dan ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Hal ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Menurut Hari Supriyanto, hukum ketenagakerjaan yang memiliki unsur publik yang menonjol akan menyebabkan hukum ketenagakerjaan memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus diawasi dan ditegakkan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa adil bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Penegakan hukum pada masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (law enforcement), tetapi juga meliputi langkah  preventif  dalam arti pembuatan undang-undang.

Pada sisi lain bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain mengatakan bahwa masyarakat sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami percepatan, yaitu sejak penggunaan teknologi semakin menjadi andalan untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga pergerakan tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja. Hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada diperkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai.
Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial.Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau inter personal), dan di lain pihak artinya ketentraman (yang bersifat inter pribadi atau personal). Keduanya harus serasi barulah tercapai kedamaian.

x

Hi!
I'm Alfred!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out